AMERIKA SERIKAT –SYSTEM NEGARA BAGIAN
SEJARAH
Amerika Serikat mempunyai satu sistem federal yang dibagi berdasar kekuasaan dan tanggungjawab . Sementara itu pemerintah federal merupakan pemerintahan tertinggi dalam satu wilayah yang ada, negara bagian mempunyai kekuasaan yg diperhitungkan, yang menciptakan perbedaan landasan dalam penafsiran dan aplikasi hukum negara bagian.
Konstitusi Negara Bagian pada umumnya menghadapi berbagai hal dasar sama ketika konstitusi federal, tetapi ada perbedaan penting dalam kaitan dengan panjangnya dan penekanan. Konstitusi Negara Bagian adalah dengan penuh pertimbangan lebih panjang dari Konstitusi Amerika Serikat. Menrurut penelitian 104 sampai 145 konstitusi negara bagian digunakan sejak 1776, Christopher Hammons (1999) menemukan Constitution Alabama pada tahun 1901 menjadi konstitusi terpanjang, sekitar 220.000 kata. Rata-rata untuk semua konstitusi negara bagian berkisar sekitar 26,000 kata, dimana hal itu empat kali lebih panjang dari Konstitusi Amerika Serikat,yang berisi 7,400 kata.
Seperti Konstitusi Amerika Serikat, konstitusi negara bagian menggambarkan kerangka dasar dari pemerintah. Kerangka tersebut menggambarkan secara specific dati kekuasaan dan tanggungjawab orang yang berwenang dari lembaga legislatif, eksekutif. dan cabang peradilan dari pemerintah. Beberapa konstitusi negara bagian juga menetapkan hak-hak warga negara sebagai landasan prosedur-prosedur pemungutan suara sementara. Secara umum, konstitusi negara bagian lebih banyak pertimbangan terhadap berbagai hal kerangka dibandingkan Konstitusi Amerika Serikat. Rata-rata negara bagian konstitusi berisi 505 bagian kerangka. sedangkan Konstitusi Amerika Serikat mempunyai hanya 226 bagian (Hammons 1999).
Konstitusi Negara Bagian berasal khususnya dari cetakan federal ketika itu datang ke/pada bagian particularistic (, misalnya, bagian yang sangat spesifik dan rinci). Bagian ini, merupakan cara terbaik yang digambarkan sebagai perundang undangan (Friedman 1988) atau "perundang-undangan konstitutional" (Tarr 1998), sedikit berbeda dari perundang-undangan biasa kecuali perundang undangan ini lebih sulit untuk di ubah. Dari 104 konstitusi negara bagian digunakan sejak 1776, partikularisme bervariasi dari nol (New Hampshire, 1776; Carolina Selatan, 1776; Virginia, 1776 dan 1840) untuk 69 persen (Louisiana. 1974). Konstitusi Amerika Serikat berisi hanya 6 persen bagian particularistic, tetapi di atas rata-rata, konstitusi negara bagian mempunyai 39 persen bagian . Dalam penjumlahan, konstitusi negara bagian 23 kali lebih particularistic dibandingkan Konstitusi Amerika Serikat (Hammons 1999).
Contoh-contoh dari bagian particularistic termasuk larangan badan pembuat undang-undang dari buku teks pemetikan (Wyoming. 1890), mengatur properti para wanita (Arkansas, 1868 dan 1874), membatasi gaji gubernur (Tennessee, 1796), menetapkan pemegang saham khususnya pada perusahaan kereta api sebagai komisarisnya (Mississippi, 1890), atau menetapkan kreasi, pemeliharaan, dan nama satu sistem jalan raya (Minnesota, 1919) (Friedman 1988). Yang lainnya meliputi batas terhadap pemancingan di Florida (1968), regulasi telepon di Oklahoma (1907), dan ganti rugi petani kacang tanah untuk kerugian yang terjadi sebagai hasil Aspergillus flavous serta kerusakan pembekuan kacang tanah di Alabama (1901) (Hammons 1999).
KONSEP HUKUM
Sebagian besar cara untuk melaksanakan hukum di Amerika Serikat di laksanakan oleh pengadilan negara (Yakob 1996). Negara bagian merupakan sumber hukum primer di Amerika Serikat, dan otoritas signifikan untuk pengadilan negara dari hukum negara bagian ini. Sejarah undang-undang Negara Bagian melaksanakan yang membawa orang ke pengadilan, tetapi dengan mengetahui perbedaan besar di konstitusi negara bagian, ada perbedaan sangat besar dalam cara untuk melaksanakan hukum spesifik dari Negara untuk Negara. Lebih lanjut, masing-masing negara bagian mempunyai hukum umum tradisi sendiri kecuali Louisiana, yang mempunyai satu tradisi hukum perdata mendasarkan di Napoleonic Code.
Konstitusi federal setempat memberi batasan kekuasaan pemerintah nasional. Sebagai contoh, Kongres bias beryindak sebagai wakil dari suatu wilayah. Sebagai pembanding, negara bagian dengan sitem federal menguasai kekuasaan paripurna. Secara umum, badan pembuat undang-undang negara bagian mempunyai kekuasaan tidak dicampuri oleh pemerintah nasional atau larangan terhadap mereka oleh Konstitusi Amerika Serikat. Biasanya, dalam hal ini konstitusi dari negara apakah tindakan diberi hak oleh konstitusi atau apakah konstitusi melarang suatu tindakan.
Tidak seperti kekuasaan yang di miliki konggres, badan pembuat undang-undang negara bagian menguasai kekuasaan dan konstitusi negara bagian paripurna untuk melakukan tugas-tugas spesifik tentang pemerintahan negara bagian. Tanggung-jawab ini bisa menyebabkan tindakan ketika pemerintah negara bagian gagal dalam suatu hal. Konstitusi federal adalah pada umumnya menuang kembali dalam kaitan dengan kewajiban dimana pemerintah negara bagian terhadap warga negara mereka. Seperti Negara menciptakan kewajiban pemerintah ke warga negara mereka, dalam sejarah konstitusi negara bagian juga menempatkan batasan kekuasaan pembuat undang-undang menerapkan berbagai macam pembatasan lainya.
Pada abad saat ini, banyak keputusan pengadilan berdasdarkan pada konstitusi negara bagian, tetapi hal ini sebagian besar tanpa isi konstitutional yang koheren (Gardner 1992; Kahn 1993). Kegagalan ini mungkin bukan dari para juri tetapi dari konstitusi yang mereka terjemahkan. Konstitusi Negara Bagian berasal dari penyusunan (UU) yang secara prinsip sebagai landasan, dan sebagai sebuah konsekuensi, penafsiran konstitutional pengadilan negara secara tipikal menerapkan bagian particularistic yang]adalah umum di banyak konstitusi negara bagian.
STRUKTUR SISTEM PENGADILAN SAAT INI
Salah satu fitur dari sistem pengadilan negara yang paling jelas nyata adalah kompleksitas mereka. Tidak ada yang sama sekali mirip. Bagaimanapun, setiap negara bagian mempunyai beberapa pengadilan dan sedikitnya satu mahkamah agung. Texas dan Oklahoma telah memisahkan mahkamah agung untuk penjahat serta kasus sipil. 39 negara bagian mempunyai mahkamah agung lanjutan untuk naik banding. Mahkamah agung mempunyai kewenangan naik banding atas keseluruhan negara bagian. Kedua pengadilan yaitu terbatas dan umum, mempunyai kewenangan asli pada wilayah yang terdiri atas kota-kota, provinsi atau daerah. Di beberapa negara bagian, mahkamah agung lanjutan mempunyai kewenangan atas satu keseluruhan negara bagian; di pihak lain,kewenangan mereka dibatasi pada daerah dalam suatu Negara bagian.
Pengadilan lainnya mungkin bias disebut dengan beberapa nama, di antaranya Pengadilan Tinggi, Pengadilan wilayah, Rangkaian Courts, Pengadilan umum, pengadilan pemerintah kota atau yang lainnya. Pengadilan tertinggi biasa disebut dengan mahkamah agung. Di New York, Mahkamah Agung adalah pengadilan percobaan, dan pengadilan tertinggi disebut Pengadilan naik banding.
BADAN PERADILAN KHUSUS
Masing-masing negara bagian mempunyai komisi pengawas yang saling berhubungan dengan pengadilan negara bagian untuk memberi masukan dan pandangan lain yang diformalkan terhadap beberapa berbagai hal seperti tindakan disipliner yang menyertakan pengacara dan hakim serta para juri. Apalagi, pada tingkat pengadilan percobaan negara bagian, Negara bagian juga menggunakan penyeselesaian sengketa (ADR) , yang mungkin mengambil bentuk penyelesaian sengketa dengan penengahan informal, kesewenang-wenangan, peradilan privat, atau beberapa hal serupa (Karper dan Stidham 1998), ADR bisa menjadi pengganti ( berfungsi untuk melengkapi pengadilan independent ) atau sebagai penghubung peradilan.
KEANGGOTAAN
Masing-masing negara bagian mengontrol praktek hukum dengan batasan melalui prosedur-prosedur perijinan. Secara umum, keanggotaannya dengan syarat para anggotanya telah menyelesaikan masa pengajaran tiga-tahun dan telah lulus ujian . Apalagi, menurut aturan dan syarat-syarat lain dengan menyertakan lisensi untuk preaktek hukum. Praktek Hukum tanpa satu lisensi adalah tidak sah di setiap negara bagian.
Negara bagian menyediakan satu array (larik) luas [dari] staffers untuk mendukung fungsi peradilan, meskipun terdapat variasi yang patut dipertimbangkan dari Negara untuk negara dan terbentang sepanjang pengadilan dalam kaitan dengan sejumlah dukungan yang tersedia. Masing-masing negara bagian saat ini mempunyai administrator pengadilan dengan beberapa kapasitas pengawasan vis a vis terhadap keseluruhan pengadilan, dan masing-masing pengadilan biasanya mempunyai administrator pengadilan serta dukungan kesekretariatan; beberapa diantaranya juga mempunyai administrator hokum.
Di Amerika Serikat, tidak ada pelatihan formal untuk menjadi hakim. Hakim adalah pengacara (dengan beberapa perkecualian) yang telah menyelesaikan beberapa praktek dan persyaratan praktek. Tabel 1 menggambarkan total jumlah hakim yang ada pada setiap pengadilan dari pengadilan tertinggi negara bagian, pengadilan naik banding, dan pengadilan percobaan umum pada tahun 1999. Data tersebut menunjukkan, variasi jumnlah hakim pada negara bagian secara signifikan menurut tingkat pengadilan. Pengadilan percobaan kewenangan Umum berkisar antara 16 hakim (di Maine) sampai 864 hakim (di Illinois); pengadilan naik banding berkisar antara 3 sampai 88; dan pengadilan tertinggi adalah terdiri atas 5 sampai 9 anggota. Dalam separyh negara bagian, pengadilan tertinggi terdiri dari 7 anggota. Pengadilan ini secara tipikal duduk en banc.
Tabel 2 menunjukkan laporan gaji untuk para hakim pengadilan Negara bagian, seperti yang ada pada tabel, pada hakekatnya bervariasi pada setiap Negara. Terlebih, gaji hakim pada pengadilan naik lebih tinggi dari pengadilan percobaan; semakin tinggi hasil keputusan peradilan semakin meningkat kompensasinya. Pada tahun 1999, gaji per tahun untuk hakim di pengadilan tertinggi berkisar antara 77,092 dolar (di Montana) sampai 137,314 dolar (di Florida).
Masing-masing negara bagian menentukan bagaimana para juri pengadilan negara bagian itu di pilih. Dalam hal ini sangat penting dan bervariasi , negara bagian telah merancang mekanisme pemilihan dimana menyeimbangkan prinsip kemerdekaan peradilan dan tanggung-jawab elektoral. Kemerdekaan Peradilan bersandarkan asumsi dimana hakim harus dibatasi, sampai pada kemungkinan terbesar, dari tekanan politis yang eksternal. Prinsip dari tanggung-jawab elektoral, bagaimanapun, menyatakan bahwa secara resmi publik adalah perwakilan yang bisa memberikan keputusan suara atau pemilihan dari kantor.
Sementara itu beberapa negara bagian telah memilih untuk model federal, yang memaksimalkan derajat kemerdekaan peradilan dengan cara menghapuskan proses elektoral, mayoritas terbesar dari negara bagian menggunakan pertimbangan yang cenderung setuju dengan cara memilih untuk menggunakan pemilihan, suatu pilihan untuk mempromosikan Kendali populer. Sebagai hasilnya, hakim di 39 negara bagian harus melakukan pemilihan ulang secara teratur, dalam pemilihan pendukung yang kuat, pemilihan yang tidak memihak, atau pemilihan ingatan.
Keseluruhan, negara bagian telah mengembangkan lima metode dasar untuk perekrutan dan mempertahankan hakim, dengan penekanan variasi gelar, prinsip kemerdekaan dan tanggung jawab. Pertama, sejumlah negara bagian menggunakan pemilihan pendukung untuk keanggotaannya. Di dalam sistem pemilihan pendukung yang kuat, kandidat mencari kantor peradilan dalam pemilihan dimana kandidat' keanggotaannya “terdaftar pada surat suara. Apalagi, kandidat secara umum pemilihan secara tipikal dicalonkan pendukung yang kuat.
Kedua, beberapa penggunaan negara bagian menggunakan pemelihan tidak memihak untuk memilih hakim mereka. Di dalam pemilihan tidak memihak, kandidat terdaftar pada surat suara secara umum, tanpa adanya tujuan partai politik.
Pemilihan Tidak memihak telah dirancang sebagai sebuah reformasi, di mana pemberi suara diharapkan untuk mengganti pandangan untuk kandidat' kualifikasi untuk kandidat' keanggotaan pendukung yang kuat sebagai basis primer untuk surat suara. Juga, pemilihan tidak memihak telah dirancang untuk mengurangi Kendali paetai politik terhadap proses pemilihan hakim.
Ketiga, proporsi paling besar dari negara bagian sekarang ini menggunakan Missouri (atau "Merit") Plan untuk mengorganisir kursi keanggotaan pada negara bagian. Missouri Plan merupakan kombinasi dari perjanjian dan pemilihan serta telah dirancang untuk menghasilkan yang terbaik dari keduanya. Sementara itu ada variasi signifikan dari Negara untuk Negara – merupakan cara Missouri Plan untuk menjalankan pengoperasioannya, proses mulai dengan gubernur menetapkan satu komisi pengawas pencalonan peradilan, yang bertanggungjawab untuk merekomendasikan kandidat untuk setiap peluang. Sejalan dengan peluang yang ada, komisi pengawas menyaring calon yang potensial, mengevaluasi pantas tidaknya mereka untuk memegang masa jabatan sebagai seorang hakim. Komisi pengawas kemudian menghadirkan tiga kandidat pada gubernur. yang harus menugaskan salah satu dari tiga untuk mengisi peluang tersebut. Dengan perjanjian, calon yang terpilih harus segera mencari kantor. Segera sesudah itu, biasanya dalam pemilihan umum berikutnya, kandidat harus memenangkan persetujuan pemberi suara dalam satu pemilihan ingatan. Pemilihan Ingatan meminta pemberi suara untuk memutuskan apakah satu pejabat negeri saat ini harus melanjutkan di kantor; kandidat lain tidak terdaftar dalam surat suara, dan keanggotaan pendukung kuat dari kandidat tidak terdaftar pada surat suara. Jika Voters menyetujui, hakim mulainya dengan termin biasa, berikutnya pemilihan ingatan hingga akhir termin. Jika pemberi suara menentang, proses mulai lagi dari awal.
Keempat, beberapa negara bagian mengijinkan gubernur mereka untuk menugaskan hakim, biasanya dengan persetujuan dari senat negara bagian. Negara bagian tertentu membatasi pilihan gubernur pada calon yang disetujui melalui satu komisi pengawas pencalonan peradilan. Negara bagian Lain memungkinkan gubernur melengkapi pertimbangan dalam mencalonkan kandidat. Proses ini sebagian besar menyerupai system pararel yang digunakan dalam pengadilan federal.
Akhirnya, tiga Negara bagian empower badan pembuat undang-undang mereka untuk memilih hakim. Setiap badan pembuat undang-undang mempunyai suatu komite untuk menangani perjanjian peradilan, dan calon disetujui atau ditolak melalui proses legislatif normal. Pilihan tersebut tidak tunduk kepada veto gubernur.
Sejumlah negara bagian menggunakan beberapa metode-metode pemilihan, tergantung pada jenis pengadilan sedang diorganisir. Sebagai contoh, beberapa negara bagian menggunakan pendukung kuat atau pemilihan tidak memihak untuk memilih pengadilan percobaan dan Missouri Plan untuk pengadilan tertinggi. Tabel 3 menunjukkan informasi tentang metoda digunakan oleh masing-masing negara bagian untuk keadilan pemilihan; untuk pengadilan tertinggi. Pada table tersebut di ungkapkan, 9 negara bagian menggunakan pemilihan pendukung yang kuat, 13 penggunaan negara bagian tidak memihak pemilihan, 16 negara bagian menggunakan Missouri Plan, 8 negara bagian menggunakan perjanjian gubernur dan 4 penggunaan negara bagian legislatif pemilihan.
Dalam praktek, sistem pemilihan lebih bervariasi dati penggambartan pada tabel. Sebagai contoh, hakim di beberapa negara bagian (Illinois, Louisiana, Mississippi, Kentucky, Maryland, Nebraska, Oklahoma, dan South Dakota) adalah dipilih dari distrik, sementara hakim di negara bagian lain dipilih statewide. Juga, hal tersebut mungkin menjadi perbedaan substansial antara mekanisme pemilihan formal dan praktek informal. Sebagai contoh, setiap negara bagian mempunyai satu proses untuk pengisian tak terduga pada satu peluang, biasanya dengan cara membiarkan gubernur untuk menugaskan seseorang untuk mengisi peluang sampai berakhir periode . Karena hakim dapat berhenti atau mengundurkan diri dari jabatannya selama satu periode jika partai politik mereka mengontrol jabatan gubernur, beberapa hakim dalam system pemilihanya bias mendapatkan pekerjaan mereka pada awalnya melalui perjanjian dari pada dengan cara memenangkan satu pemilihan. Melalui pengunduran diri strategis dan perjanjian ad interim. partai politik cenderung mempertahankan Kendali dari kantor. dan meningkatkan keuntungan dengan melmilih satu pejabat pada pemilihan reguler yang berikutnya .
Tabel 4 memuat daftar periode jabatan untuk masing-masing pengadilan tertinggi negara bagian, pengadilan naik banding dan pengadilan percobaan kewenangan umum. Negara bagian pada hakekatnya berbeda dalam hal lamanya masa hakim pada semua tingkat pengadilan, walaupun hakim mahkamah agung secara umum menikmati lebih panjang masa periodenya dibandingkan dengan hakim pengadilan percobaan. Juga, untuk masa peradilan pada semua tingkat cenderung lebih lama dari masa untuk negara bagian yang lain dan kantor politis federal .
Melintasi lima puluh negara bagian, masa di pengadilan tertinggi berkisar selama kurang lebih 6 tahun. Masa untuk pengadilan naik banding dan pengadilan percobaan kewenangan umum berkisar antara empat tahun. Bagaimanapun, hanya negara bagian tanpa pemilihan hakim masa jabatan seumur hidup .
Terlihat hanya tigapuluh-delapan Negara bagian yang menggunakan pemilihan, diantaranya masa pengadilan tertinggi berkisar antara enam sampai duabelas tahun. Umumnya pengadilan ini hanya dalam masa enam-tahun, walaupun satu jumlah negara bagian substansial berkisar delapan-tahun atau masa sepuluh-tahun untuk kantor ini. Hanya tiga negara bagian memilih (Kalifornia, Missouri, dan West Virginia) memilih pengadilan untuk masa duabelas-tahun.
Dalam pemilihan negara bagian mempunyai pengadilan naik banding, hampir setengah (lima belas dari tigapuluh-dua) dirancang untuk masa enam-tahun untuk pengadilan ini. Dua negara bagian (Kansas dan Mississippi) menggunakan satu termin empat-tahun. Hanya satu negara bagian (New York) menggunakan masa lima tahun termin. Empat belas negara bagian sisanya menggunakan delapan tahun, sepuluh-tahun, atau masa duabelas-tahun .
Akhirnya, masa paling umum untuk hakim secara umum pada pengadilan percobaan kewenangan di negara bagian memilih adalah enam tahun . Dua puluh-dua Negara dengan masa enam-tahun untuk pengadilan percobaan utama mereka. Masa penggunaan negara bagian sisanya mulai dari empat hingga lima belas tahun untuk pengadilan ini .
Tabel 4 juga mendokumentasikan secara luas dimana negara bagian menetapkan berbagai zaman pengunduran diri wajib untuk hakim. Sejalan dengan yang dapat dilihat kolom lima, delapan belas negara bagian tidak menempatkan batas atas terhadap era hakim mereka, sementara tigapuluh-dua memerlukan pengunduran diri antar usia tujuhpuluh dan tujuhpuluh-lima.
Tabel 5 menunjukkan berbagai metoda yang digunakan untuk hakim pemindahan dan negara bagian yang menggunakan setiap metoda. Pada table di tunjukkan, hakim pengadilan negara bagian dipindah dengan cara impeachment , penempatan, di recall dan di pindah oleh mahkamah agung negara bagian. 46 Negara bagian menyediakan tuduhan pada hakim mereka, enambelas menyatakan empower badan pembuat undang-undang mereka untuk menngantikan hakim melalui proses penempatan, enam negara bagian mengijinkan hakim mereka untuk dipanggil kembali, dan secara nyata setiap negara bagian empowers pengadilan negara nya dapat digunakan memohon melakukan perpindahan hakim.
AKIBAT HUKUM
Pengadilan negara mengawasi secara nyata setiap kehidupan di Amerika Serikat, mencakup berbagai hal tentang hukum federaI dimana ada dalam konteks keduanya, yaitu pidana dan perkara perdata. Saat ini, negara bagian memproses lebih dari 99 persen proses pengadilan negara (Glick 1993).
Tabel 6 menggambarkan pengisian di pengadilan negara pada tahun 1996 oleh tingkat pengadilan. Sampai taraf tertentu, figur sedang tersesat karena banyak negara bagian gagal untuk melaporkan data caseload untuk pengadilan percobaan kewenangan terbatas mereka. Pada table ditunjukkan , bagaimanapun, total pengsian jabatan dalam semua pengadilan negara mencapai lebih dari 34 juta kasus pada tahun 1996. Kebanyakan sipil tentang perselisihan dan penjahat yang dilibatkan. Juga, caseloads untuk pengadilan percobaan terlewati pada pengadilan naik banding.
Tabel 7 melaporkan proporsi kasus pada setiap negara bagian yang dikelompokkan dalam lima kategori yang satu sama lain eksklusif dan menyeluruh pada proses pengadilan tertinggi pada tahun 1996. Jelas, pengadilan tinggi negara bagian memperlihatkan variasi substansial dalam cara dimana isi ringkas mereka ditunjukkan dengan jenis tertentu dari perselisihan. Mengenai berbagai hal kriminal, sejumlah isi ringkas membicarakan keputusan ini berkisar antara 2.8 persen (di Alaska) sampai 74.5 persen (di Carolina Utara), dengan satu rata-rata 33.8 persen. Mengenai kasus sipil dimana entitas pemerintah adalah penuntut, negara bagian berkisar antara 11.1 persen (di Arkansas) sampai 61.8 persen (di Ohio), untuk satu rata-rata 28.5 persen. Dalam kasus sipil menyertakan privat partai berkisar antara 9.5 persen (di Carolina Utara) sampai 63.7 persen (di Virginia), untuk satu rata-rata 33.8 persen. Akhirnya, isi ringkas berisi proporsi kecil tantang berbagai hal lain, seperti kasus pemuda dan berbagai hal nonadversarial lain. Secara umum, variasi ini meyakinkan pengadilan negara bagian itu dapat bervariasi akibat hukumnya pada negara bagian dan sistem politik negara bagian
Tidak ada komentar:
Posting Komentar